Melindungi Rumah Tangga Berpendapatan Rendah di Indonesia dan Memastikan Penyebaran Informasi yang Rata di Tengah Krisis COVID-19

Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB) memberikan bantuan teknis kepada pemerintah Indonesia untuk mendukung perkuatan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Dalam pelaksanaan program ini, OPML Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Sosial dan Direktorat Jaminan Sosial Keluarga dalam mengembangkan kapasitas staf di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten di bidang kapasitas sumber daya manusia, komunikasi, advokasi, pemanfaatan media sosial dan data program.

Pandemi COVID-19 di Indonesia

Wabah COVID-19 telah berdampak secara global di semua negara. Pada saat penulisan artikel ini, Indonesia telah mencatat 9.511 kasus COVID-19 dengan angka kematian sebanyak 773, yang merupakan jumlah kematian tertinggi di Asia Tenggara. Pandemi ini telah mempengaruhi 34 provinsi di Indonesia dan lebih dari setengah kasus COVID-19 dan kematian berada di ibukota Jakarta dan sekitarnya.

Tindakan cepat Pemerintah Indonesia dalam menangani pandemic COVID-19

Untuk mengurangi penyebaran wabah, pemerintah telah menghimbau masyarakat untuk menerapkan langkah-langkah pengaturan jarak (physical distancing) dan membatasi kegiatan di tempat-tempat umum. Baru-baru ini, pemerintah telah menyatakan wabah COVID-19 sebagai bencana nasional dan menyetujui pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa provinsi di Indonesia.

Krisis COVID-19 dan langkah-langkah yang diterapkan untuk mengatasi penyebaran virus telah berdampak pada kegiatan sosial dan ekonomi. Pekerja sektor informal dan rumah tangga berpendapatan rendah menjadi kelompok yang paling terpukul karena berkurangnya pendapatan mereka.

Pemerintah meningkatkan anggaran program bantuan sosial untuk melindungi kelompok miskin

Dalam upaya mengatasi dampak ekonomi akibat COVID-19, terutama pada rumah tangga berpendapatan rendah, pemerintah telah menganggarkan dana sebesar Rp 110 triliun (US$ 7,68 miliar) yang akan digunakan untuk berbagai program bantuan sosial. Tambahan anggaran ini termasuk untuk PKH yang telah didistribusikan di seluruh provinsi di Indonesia dan menjangkau lebih dari 10 juta rumah tangga penerima.

Tantangan: Memastikan informasi sampai kepada semua penerima manfaat baru

Krisis COVID-19 telah mempengaruhi kesejahteraan sosial dan ekonomi rumah tangga berpendapatan rendah di Indonesia, termasuk juga terhadap penerima manfaat PKH. Menanggapi hal ini, Kementerian Sosial telah melakukan penyesuaian penyaluran bantuan dan memastikan informasi ini disampaikan kepada seluruh penerima manfaat. Dalam situasi COVID-19 ini, Kementerian melakukan penyaluran bantuan setiap bulan (bukan lagi per-triwulan seperti sebelumnya), meningkatkan alokasi anggaran, jumlah penerima manfaat serta menghimbau penerapan physical distancing pada saat pengambilan bantuan.

Tanggapan: OPML Indonesia mengembangkan alat komunikasi untuk penyebaran informasi pencegahan COVID-19

Melalui program Building Inclusive Social Assistance (BISA), OPML Indonesia mendukung pemerintah Indonesia dalam mengembangkan materi komunikasi untuk memberikan informasi kepada penerima manfaat mengenai perubahan tata cara penyaluran bantuan dan langkah-langkah yang diterapkan untuk meminimalisir penyebaran virus.

Kami mengembangkan narasi utama untuk menunjukkan komitmen Kementerian Sosial dalam memberikan bantuan bagi para penerima manfaat PKH. Narasi utama ini akan dimasukkan ke dalam semua produk dan materi komunikasi. OPML juga mengembangkan empat pesan utama kampanye dengan tujuan menginformasikan penerima manfaat mengenai tindakan-tindakan yang perlu dilakukan untuk mengurangi paparan COVID-19, seperti, #dirumahaja, #jagajarak, #jagasehat, dan #janganmudik.

Kami merancang beberapa produk kampanye yang disebarluaskan ke berbagai saluran dan platform untuk menjangkau khalayak sasaran utama. Contohnya seperti penyebaran Lembar Fakta, SMS Blast yang dikirim melalui jaringan seluler untuk menyampaikan pesan mengenai perubahan mekanisme pemberian bantuan sosial; briefing konferensi pers online yang diselenggarakan dengan Menteri Sosial; dan Wawancara Radio. Di bawah ini adalah contoh bentuk kampanye lain yang telah dilakukan.

• Siaran pers – didistribusikan ke berbagai outlet media, baik cetak maupun online, termasuk media nasional dan regional (misalnya Media Indonesia, Java Post, dan Liputan6).

• E-poster – didistribusikan melalui akun sosial media Program Keluarga Harapan dan Kementerian Sosial, serta melalui Grup WhatsApp dan Telegram.  

• Video Tutorial – didistribusikan melalui akun media sosial Kementerian Sosial, Program Keluarga Harapan, Kementerian Komunikasi dan Informasi, dan akun media sosial lainnya untuk memberikan pesan yang lebih interaktif dan mudah dipahami oleh penerima manfaat program.

Jumlah kasus COVID-19 di Indonesia terus meningkat, apalagi dengan adanya peningkatan pelaksanaan rapid test di seluruh provinsi di Indonesia. Dalam situasi seperti ini, penting untuk memastikan adanya komunikasi yang efektif dan memastikan bantuan sosial tetap berjalan. Hal ini diharapkan dapat meminimalisir dampak krisis COVID-19 pada rumah tangga berpendapatan rendah.

Tantangan ke depan…

Perluasan penerima manfaat PKH sebagai respon terhadap wabah COVID-19 memiliki tantangannya sendiri dalam mengidentifikasi penerima manfaat yang baru. Proses verifikasi dan validasi cenderung panjang dan menyulitkan secara administratif. Himbauan pemerintah untuk diam di rumah sebagai langkah pencegahan penyebaran virus menghambat proses verifikasi dan validasi yang biasanya melibatkan pertemuan langsung dengan calon penerima manfaat. Untuk mengatasi hal ini, kementerian telah meminta partisipasi dari pemerintah daerah untuk membantu proses validasi di daerah masing-masing, memastikan bahwa semua kelompok yang terkena dampak dilindungi di bawah program bantuan sosial.

Tantangan berikutnya adalah bagaimana pemerintah dapat melonggarkan pemberlakuan PSBB dan bagaimana hal ini dapat dikomunikasikan secara memadai kepada seluruh masyarakat. Beralih dari perilaku antisosial yang ketat, menuju kehidupan normal yang bertahap dan terintegrasi akan menjadi tantangan komunikasi yang penting bagi pemerintah secara global.